Pidato Ketua Pengadilan Agama Depok pada acara pelantikan  “DRA. NURMIWATI”  Sebagai Hakim Pengadilan Agama Depok , tanggal 1 April 2009 di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok.

Oleh : Drs. AGUS YUNIH, S.H., M.HI.
(Tim editor) webwsite Pengadilan Agama Depok

 

Tujuh Indikator Mengukur dan menghantarkan kepada Peradilan yang Baik

 

“Cetak biru (blue print) Mahkamah Agung R.I. sebagai pedoman dan dasar pemikiran untuk melakukan perubahan pada lembaga Mahkamah Agung R.I. dan peradilan di bawahnya menjadi lebih professional, transparan, dan akuntabel, telah mendorong upaya peningkatan pembaruan guna mendapatkan Public Trust and Confidence”.

Demikian disampaikan Ketua Pengadilan Agama Depok YASARDIN dalam pidato pelantikan Nurmiwati, sebagai hakim Pengadilan Agama Depok. Menurut Yasardin, yang juga Beliau salah seorang alumnus dalam kepesertaan Court Quality Forum (COF) salah seorang utusan Indonesia di Sydney, Australia, menjelaskan ”tujuh indikator” untuk mengukur performen Pengadilan yang baik (court exellence), adalah :

Yang pertama, “Court Management and Leadership”, yaitu adanya kepemimpinan yang proaktif dan inspiratif yang selalu berusaha memperbaiki kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat (public service) yang baik, mampu memberikan informasi yang up to date tentang beban kerja Hakim sampai dengan staf pengadilan terendah, serta mampu menggerakan seluruh potensi kearah pencapaian tujuan organisasi.

Yang kedua, ”Court Policies”, yaitu adanya kebijakan berupa visi dan misi serta tujuan yang hendak dicapai, adanya perogram kerja yang realistik untuk mencapai tujuan, adanya standar operasional dan penerbitan petunjuk-petunjuk layanan pengadilan baik proses penyeleaian perkara, keuangan perkara, adanya pengawasan, dan evaluasi terhadap pencapaian pekerjaan yang telah dilaksanakan, merupakan indikator peradilan yang baik.

Yang ketiga, “Human, Material, and Financial Resources”, Peradilan yang baik harus memiliki “human resources” yang efektif dan produktif dengan tersedia dan terencananya media pengembangan aspek kognitif, afektif dan skil para Hakim dan para pejabat peradilan sampai tingkat tertendah dalam penanganan pekerjaan peradilan. Indikator “material” adalah terpenuhinya kebutuhan material seperti tata ruang kantor, ruang sidang, ruang hakim, sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pekerjaan. Sedangkan indikator “financial” adalah tersedianya anggaran yang cukup dan pengelolaannya dengan baik, transfaran,  dan akuntabel;

Yang keempat, ”Court Proceeding”, yaitu terlaksananya persidangan yang fair, efektif dan efesien adanya penegakkan hukum acara yang baik dan benar sejak dari penerimaan perkara, pemeriksaan persidangan, putusan pengadilan dan penyelesaian pemberkasan (minutasi) yang tentu semuanya harus sesuai hukum acara. Adanya  standar operasional untuk public service merupakan elemen penting bagi terwujudnya peradilan yang baik.  Oleh karenanya, apabila diperlukan dapat diterapkan pola alternatif dispute resolution (ADR). Dan untuk itu, Hakim sejauh mungkin dapat dihindarkan dari tugas-tugas administrasi agar lebih terpokus pada pemeriksaan perkara dan pembuatan putusan;

Yang kelima, ”Client Needs and Satisfaction”,  Hasil penelitian yang dilakukan oleh USAID dan MCC secara acak membuktikan bahwa 80 %  justiseekers atau justiciabellen menyatakan puas dengan sistem pelayanan dan putusan Pengadilan Agama. Dan adalah kebahagian kita apabila masyarakat merasa puas atas segala produk yang dihasilkan Pengadilan sejak mulai masuk perkara sampai penyelesaian akhir (pemberkasan). Untuk itu menurut Yasardin, “jangan sekali-kali meminta uang dalam bentuk apapun dari orang yang sedang berperkara”, buatlah masyarakat “puas” dengan pelayanan yang dilakukan kita, Sebab memberikan pelayanan terhadap masyarakat telah merupakan kewajiban kita dan kontrak kita dengan masyarakat dan merupakan ibadah kepada Allah.

Yang keenam, “Affordable and Accesible Court Service”, Ketiadaan biaya tidak boleh menjadi penghalang para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan (justice). Prosedur yang rumit dan mempersulit persoalan dengan syarat-syarat yang tidak perlu dilarang sebab akan mengakibatkan biaya tinggi. Sebaliknya masyarakat harus lebih mudah mengunjungi peradilan, adanya petunjuk yang jelas menuju kantor Pengadilan, dan masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi dalam segala hal termasuk uang perkara dan akses perkara serta tatacara dan prosedur perkara. Ini adalah indikator peradilan yang baik.

Yang ketujuh, ”Public Trust and Confidence”, Akhir-akhir ini sorotan masyarakat dan pemerhati peradilan sangat tajam atas kinerja Pengadilan yang tidak profesional, tidak transparan dan sangat exclusif.  Terdapatnya pungutan-pungutan, korupsi oleh oknum pegawai Pengadilan merupakan bentuk penyimpangan yang tidak boleh terjadi. Justru sebaliknya, harus terkesan oleh public bahwa peradilan kita bukan peradilan corrupt, tetapi peradilan yang dipercaya oleh publik, sehingga dapat menciptakan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

Yasardin, menggaris bawahi bahwa “ketujuh macam indikator tersebut” harus secara sinerji dan saling menguatkan agar tercipta pelayanan yang berkualitas, perlakuan dan putusan yang adil, dapat diakses oleh masyarakat dapat menuntun tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

 

DRA.NURMIWATI, sebelumnya bertugas sebagai Hakim Pratama Utama di Pengadilan Agama  Sorolangun Kls II, kemudian berdasarkan SK Nomor 758/DJA/KP.04.5/III/2009, tertanggal 02 Maret 2009 di pindah tugaskan ke Pengadilan Agama Depok Kls IB segai Hakim Pratama Utama.

 

Dalam akhir sambutannya, Yasardin dihadapan seluruh pegawai Pengadilan Agama Depok yang hadir mengucapkan “selamat datang dan selamat bergabung” seraya meminta, kehadiran pejabat baru sdr. Nurmiwati menjadi motivator bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja Pengadilan Agama Depok sehingga semakin baik dan mendapat trust dari masyarakat. Dan agar segera melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang baru yang mungkin berbeda dengan yang ditemui di Pengadilan Agama Sarolangun, Jambi.

“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu menjaga pintu gerbang keadilan dengan segenap kemampuan kita”;

Depok, 1 April 2009